Pemira UGM “Mencari Sosok Anggota Dewan yang Ideal”


Oleh : Angga Rieskiyanto

“It is about a battle of ideas, about the ideas tthat led to the failed policies that participitated the crisis and about the lessons that we take away from it. Time, every crisis ends. But no crisis, especially one of this severity, passes without leaving a legacy.” (Joseph E. Stiglitz, Freefall, 2010)

Sungguh merupakan kesesatan anggapan  meraih posisi wakil rakyat adalah bentuk keberhasilan memperoleh kekuasaan. Sungguh merupakan kekeliruan ketika berpikir jabatan sebagai  wakil rakyat adalah jabatan yang mudah untuk dilaksanakan.

Dalam konteks nasional, wakil rakyat mengisi parlemen yang terdiri atas dua kamar Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat dicalonkan oleh Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu. Sementara itu Dewan Perwakilan Daerah merupakan perseorangan yang mewakili aspirasi daerah. Dalam konteks kampus UGM, terdapat pemerintahan mahasiswa layaknya seperti dalam sebuah Negara. Pemerintahan yang berasal dari, oleh dan untuk mahasiswa. Dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi parlemen terdapat Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) dan Dewan Perwakilan Fakultas (DPF). Anggota DPM yang berasal dari unsur partai dan anggota DPF dipilih melalui mekanisme Pemira. Pemira anggota DPF dilaksanakan dengan sistem distrik.

Dalam Pasal 11 ART KM UGM disebutkan bahwa DPM adalah lembaga legislatif yang berasal dari unsur partai dan Forum Komunikasi Unit Mahasiswa (FORKOM) UGM. DPF adalah lembaga legislatif yang berasal dari unsur perseorangan yang mewakili tiap fakultas. DPM dan DPF memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dalam Pasal 13 ART KM UGM disebutkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh DPM.  Sementara itu, Pasal 16 ART KM UGM menjelaskan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh DPF.

Kini di akhir periode 2011, sebagai konstituen penulis ingin memulai menganalisis kinerja DPM dan DPF selama satu tahun. Penulis tidak akan menganalisis secara sembarangan. Kinerja DPM dan DPF dapat diukur dengan membandingkan das sollen dan das sein. Dalam Pasal 13 ART KM UGM dijelaskan bahwa:

  1. DPM melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU KM UGM, pengelolaan keuangan dan kebijakan organisasi
  2. DPM mengajukan pertanyaan, meminta keterangan dan memberi pertimbangan kepada Presiden Mahasiswa menyangkut kebijakan lembaga
  3. DPM menyerap, mengelola dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa ditingkat fakultas untuk diteruskan kepada Presiden Mahasiswa
  4. DPM membangun komunikasi lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas
  5. DPM mengadakan rapat bersama dengan perwakilan fakultas yang diadakan tetap setiap satu kali tiap bulan atau sesuai keperluan
  6. DPM menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dalam Kongres KM UGM
  7. DPM menyampaikan perkembangan kerja DPM sekurang-kurangnya satu kali pada tengah kepengurusan kepada mahasiswa dalam bentuk laporan publik
  8. DPM mensosialisasikan perkembangan kebijakan kampus UGM kepada anggota KM UGM
  9. DPM bersama dengan DPF membentuk Badan Pekerja Kongres KM UGM dan.atau Badan Pekerja Kongres Istimewa

Dalam Pasal 16 ART KM UGM dijelaskan mengenai kewajiban dari DPF yang sama persis dengan Pasal 13 ART KM UGM. Penulis sampai saat ini belum dapat mengatakan kinerja DPM dan DPF baik hal ini karena sama sekali tidak ada laporan publik yang menjelaskan perkembangan kerja DPM dan DPF. Penulis, belum pernah mendengar adanya jaring aspirasi yang dilakukan DPM dan DPF mengenai kebijakan organisasi. Penulis belum menangkap pelaksnaan fungsi pengawasan yang diimplementasikan dalam bentuk laporan hasil pengawasan kebijakan organisasi yang dilakukan oleh Presiden Mahasiswa. Hal ini sangat mungkin diakibatkan oleh kurangnya komunikasi antara anggota DPM dan DPF pada konstituennya. Ataukah mungkin penulis yang kurang pro aktif bertemu dengan para anggota dewan.

Penulis memandang sungguh mulia hati para anggota dewan mahasiswa. Para anggota dewan tidak digaji seperti layaknya anggota dewan rakyat. Para anggota dewan sama seperti penulis masih menempuh pendidikan di kampus yang kurikulumnya makin mencekik dan biaya nya selangit. Namun, konstiuen tentu berharap DPM dan DPF lebih produktif dan yang paling penting menjalankan amanat AD/ART KM UGM. Amanah telah rekan-rekan ambil. Kini di penghujung periode, sudahkah kawan-kawan anggota dewan menjalankan amanah tersebut dengan baik?. Jika bicara tentang DPM, peran partai mahasiswa sangat penting menentukan kinerja anggota DPM. Sudahkah partai mahasiswa menjalankan mekanisme pengawasan terhadap wakil-wakilnya di DPM?. Sudahkah para konstituen dan civitas akademika UGM turut aktif memberikan aspirasi konstruktif pada DPM dan DPF?.

Penulis sebagai bagian dari civitas akademika UGM berharap DPM dan DPF kelak dapat lebih produktif dan memberikan citra positif bagi UGM dan Indonesia. Sudah cukup kisah pemalsuan menistakan kehidupan demokrasi di kampus ini. Harapan itu masih ada, Pemira 2010 kan segera dilaksanakan, sampai saat ini penulis masih percaya, DPM dan DPF akan baik, AD/ART sudah mengatur secara jelas fungsi, hak dan kewajiban anggota DPM dan DPF. Oleh karena itulah, dibutuhkan calon-calon anggota DPM yang baik. Partai mahasiswa harus mencalonkan orang-orang terbaik untuk mengisi kursi anggota DPM. Tiap-tiap fakultas melakukan konsolidasi untuk mencalonkan orang terbaik untuk mengisi kursi anggota DPF. Dan Setiap civitas akademika ikut berpartisipasi mengawal kinerja para anggota dewan perwakilan. Semoga.

4 Comments Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s