Prespektif Analisis : Sebuah Bentuk Proteksi Terhadap Dampak Permargeran Jurusan*


Oleh : Angga Rieskiyanto**

Pendidikan adalah sebuah proses sistematis yang dilakukan oleh sebuah bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang bersangkutan. Bagi Indonesia sebagai sebuah bangsa yang pernah terjajah selama tiga ratus lima puluh tahun, pendidikan harus pula dipandang sebagai proses sistematis untuk membebaskan diri dari perangkap bangsa lain. Revrison Baswir – Utang Pendidikan

Sebuah kutipan tersebut tampaknya menjadi tamparan atas carut marutnya pendidikan Indonesia. Salah satunya pendidikan harusnya merupakan hak setiap warga negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pasal 31 UUD Negara RI 1945 amandemen ke-4. Ditengah hamparan badai untuk mencapai amanat undang-undang tersebut, Indonesia belum mampu mengelola sistem pendidikan yang berkeadilan dan bervisi jangka panjang. Terbukti dengan keluarnya Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti), Departemen Pendidikan Nasional berencana untuk melakukan restrukturisasi atau merger program studi (PS) di lingkungan fakultas Pertanian.

Rencana ini didukung oleh sebagian pimpinan perguruan tinggi yang tergabung dalam Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Pertanian Indonesia (FKPT-PI). Dalam rencana tersebut, program studi yang ada di fakultas pertanian akan dilebur menjadi dua program studi, yaitu Program studi Agroteknologi dan Program Studi Agribisnis. Program studi agroteknologi merupakan peleburan beberapa program studi, antara lain program studi agronomi, program studi pemuliaan tanaman, program studi perlindungan tanaman, program studi ilmu tanah dan program studi mikrobiologi pertanian, serta program hortikultura. Sedangkan program studi agribisnis merupakan hasil peleburan dari program studi agribisnis, program studi ekonomi pertanian dan sumberdaya, program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian, serta program studi lain yang bercorak sosial ekonomi.

Pada dasarnya rencana merger program studi ini dilatar belakangi oleh dua  masalah pokok. Kedua masalah mendasar ini menurut hasil kajian FKPT-PI adalah “program studi dirasakan sempit dan lebih berorientasi pada aspek pendalaman ilmu” serta “terdapat beberapa program studi yang kurang diminati” (Sabiham, 2007).

Dari hasil pernyataan dari FKPT-PI tersebut maka harus disadari bahwa ada kontra-analisis dengan fakta empiris yang terjadi bahwa beberapa jurusan yang termerger menjadi satu program studi baru ini tidak bias dikatakan secara gambling bahwa jurusan tersebut berorientasi sempit dan kurang diminati. Bagi penulis hal ini harus dianalisis dari segi historis,  proses pembelajaran, kebutuhan pasar, sosialisasi dan promosi, disamping branding image tentang program studi.

Latar Belakang

Sebelum penulis memberikan prespektif analisis maka harus disadari terlebih dahulu bahwa HITI telah melakukan audiensi dengan DIKTI pada tanggal 19 Juli 2010 yang menghasilkan beberapa keputusan diantara kedua belah pihak. Keputusan tersebut merupakan hasil serangkaian diskusi yang dilaksanakan HITI pada saat seminar Ilmiah Tahunan HITI di UNSRI tahun 2008, Seminar Ilmiah Tahunan HITI di Yogyakarta dan Lokakarya khusus membahas SK Dirjen Dikti tersebut tanggal 30 Maret 2010 di UGM Yogyakarta. Pemaparan ke Dirjen Dikti diberi Judul: Peninjauan Kembali SK Dirjen Dikti No. 163 Tahun 2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi. Paparan berisi: Kronologi Permasalahan, Justifikasi Pentingnya Prodi Ilmu Tanah, Dampak Penggabungan Prodi, Perkembangan Ilmu Tanah di dunia, Solusi Alternatif.

Upaya HITI tersebut kemudian mendapatkan tanggapan dari DIKTI bahwa (1) Perguruan Tinggi yang mempunyai SDM dan fasilitas memadai dipersilakan untuk membuka Program studi Ilmu Tanah. (2) Perguruan Tinggi yang sudah menjalankan Program Studi Agroteknologi atau Agroekoteknologi dapat terus melanjutkan aktivitasnya. Hal ini tidaklah mudah karena HITI kemudian mendapat catatan penting yang menyatakan bahwa (1) Sebelum membuka Program Studi Ilmu Tanah, HITI diminta membuat Naskah akademik yang berisi antara lain: Relevansi, Akses, Pangsa Pasar Lulusan, dll untuk disampaikan kepada Dirjen Dikti. (2) Kemungkinan dalam pelaksanaannya Dirjen Dikti akan menunjuk Universitas yang dianggap mampu untuk membuka Program Studi Ilmu Tanah atau Perguruan Tinggi yang merasa mampu (mempunyai SDM dan sarana memadai) dapat mengusulkan Program Studi Ilmu Tanah kepada Dikti.

Dengan hasil pertemuan seperti tersebut di atas, maka HITI dalam waktu dekat akan segera membuat naskah akademik. Naskah akademik dapat diramu dari hasil lokakarya ditambah beberapa kajian seperti pangsa pasar lulusan ilmu tanah dan lain sebagainya (Disarikan oleh Suwardi).

Atas dasar hal tersebut kemudian mahasiswa sebagai Anggota Muda HITI diizinkan untuk membantu HITI dalam pembuatan kajian untuk mendukung pembukaan kembali ilmu tanah sebagai bargaining position dari mahasiswa sebagai salah satu obyek dalam proses permergeran jurusan yang terjadi di hampir seluruh fakultas pertanian di Indonesia.

Perspektif Historis

Secara obyektif harus diakui  bahwa terdapat beberapa perguruan tinggi yang telah berhasil dalam mengelola fakultas pertanian, termasuk program studi-program studi yang ada di dalamnya. Terbukti salah satu Jurusan/Program Studi yang terdapat dibawah naungan Fakultas pertanian yaitu Jurusan Ilmu Tanah telah mencatat sejumlah prestasi, baik dalam bidang akademik (rasio output/input yang tinggi, kualitas luaran, produktivitas dosen, manajemen internal) maupun dalam membangun kemitraan dengan instansi lain. Di tingkat nasional, saat ini Jurusan Ilmu Tanah berdasarkan penilaian secara keseluruhan menyandang Nilai Akreditasi A. Reputasi membanggakan tersebut secara umum ditunjang oleh beberapa hal. Pertama, lebih dari separuh staf pengajarnya berkualifikasi doktor dengan rentang keahlian yang cukup beragam. Kedua, rasio mahasiswa/dosen selama ini cukup ideal dengan ditunjang kualitas dosen pengajar, sehingga sangat menunjang efektivitas proses pembelajaran. Ketiga, suasana akademik yang tercipta selama ini berjalan kondusif, sehingga menstimulasi lancarnya interaksi akademik.

Atas dasar hal tersebut seyogyanya jurusan/program studi yang telah terbukti mampu mengembangkan diri dengan baik diberikan  hak untuk lebih memajukan dirinya, termasuk hak untuk memilih apakah akan melakukan merger atau tidak. Dalam konteks ini, kita perlu untuk mengkaji dan mengambil pelajaran dari falsafah bangsa kita, yaitu Bhineka Tunggal Ika.

Sebagai salah satu bangsa besar yang berfalsafah Bhineka Tunggal Ika, upaya-upaya penyeragaman dapat dimaknai sebagai pengingkaran terhadap kemajemukan bangsa. Jika PS dianalogikan sebagai unsur-unsur keragaman, maka keragaman itu harus dihormati dan dikembangkan  untuk kemudian dibingkai menjadi satu kesatuan sehingga diperoleh sinergi yang optimum. Untuk itu diperlukan perubahan mind set dalam menyikapi hal ini. Peleburan (restrukturisasi) PS justru akan melemahkan potensi-potensi yang telah ditumbuh kembangkan dengan susah payah oleh para staf pengajar di program studi tersebut. Pertanian dapat dilihat sebagai kesatuan dari unsur tanah, air, iklim, tumbuhan dan hewan yang dikelola oleh manusia. Secara demikian, maka memajukan pertanian semakna dengan memajukan unsur-unsur pembentuknya.

Meningkatkan minat calon mahasiswa untuk belajar di bidang pertanian, maka tantangan pertamanya adalah bagaimana kita memajukan pertanian. Itu berarti kita harus memberikan keleluasaan pada program studi sebagai salah satu basis pengembangan keilmuan untuk berkembang lebih jauh; bukan malah merestrukturisasi/meleburkan.

Perspektif Policy

Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik, jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum. Akan tetapi tidak hanya sekedar hukum namun kita harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik; apakah menjadi Undang-Undang, apakah menjadi Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

Sementara itu pakar kebijakan publik mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan (Thomas Dye, 1992; 2-4).

Dalam kajian yang penulis dapatkan bahwa terdapat 3 (tiga) rangkaian kesatuan penting didalam analisis kebijakan publik yang perlu dipahami, yaitu formulasi kebijakan (policy formulation), implementasi kebijakan (policy implementation) dan evaluasi kebijakan (policy evaluation). Dalam pengambilan kebijakan terkait dengan permargeran maka penulis akan melihat dari 3 analisis kebijakan tersebut.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 163/Dikti/Kep/2007 Tentang Penataan Dan Kodifikasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi memberikan dampak terhadap beberapa jurusan yang diangap kurang produktif dan kurang diminati dikalangan masyarakat. Ketetapan yang diputuskan untuk melakukan marger jurusan Ilmu Tanah dengan jurusan lain menjadi Jurusan Agroekoteknologi terkesan miskin pertimbangan dan terburu-buru. Dalam kurun waktu 1 tahun, masa persiapan seperti pada surat keputusan menetapkan point Ketiga yang berbunyiIjin penyelenggaraan program studi yang masa berlakunya belum berakhirm tetapi dengan nama program studi yang tidak sesuai dengan Lampiran 1, masih tetap dinyatakan berlaku dan tidak perlu mengusulkan penyesuaian nama program studinya”. Bagi penulis pernyataan ini terkesan terburu-buru.

Pertimbangan yang harus diangkat mestinya adalah kesiapan setiap Universitas untuk membuka program Studi Agroekoteknologi. Fakta empirisnya, setelah penetapan itu dikeluarkan, hampir seluruh Universitas segera membuka jurusan Agroekoteknologi. Permasalahanya adalah, setelah dibukanya program tersebut lantas bagaimana dengan kesiapan mata kuliah, dosen pengajar, branding image dan manajemen jurusan tersebut. Seperti yang diketahui bersama bahwa pembukaan jurusan baru harus melihat dan mengacu pada ketetapan Dirjen DIKTI yaitu UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No.14 tentang Guru dan Dosen; peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam setahun tidaklah mudah untuk membuat jurusan baru dengan kualifikasi seperti tercantum pada ketetapan diatas. Disadari atau tidak, penulis sepakat bahwa ada making policy yang ingin dicapai dari ketetapan pembukaan Jurusan baru tersebut.

Salah satu ciri policy yang baik adalah memberikan reward kepada mereka yang memenuhi harapan (berprestasi) dan memberikan solusi bagi yang tidak memenuhi harapan (kurang berhasil). Memberikan treatment yang sama kepada mereka yang berhasil dan yang belum berhasil, bukanlah policy yang bijak dan berkeadilan. Karena tindakan tersebut justru tidak memberikan insentif untuk berprestasi. Dengan kata lain bagi program studi yang mampu mengelola dirinya dengan baik, maka perlu diberikan keleluasaan untuk semakin tumbuh dan berkembang. Bahkan program studi ini  perlu dikaji secara mendalam agar diketahui key success factor (KSF)-nya. Program studi yang belum berhasil perlu belajar kepada program studi yang telah terbukti mampu mengelola dirinya dengan baik, dan jika memungkinkan mengaplikasikan KSF tersebut sesuai dengan sumberdaya yang dimilikinya.  Menganalogikan terminologi ilmu ekonomi publik, maka pemerintah (baca: Dikti) diharapkan dapat memerankan empat peran kunci, yaitu allocative role, distributive role, regulatory role dan stabilization role (Bailey, 2002).

Policy option

Mempertimbangkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, telah penulis jelaskan bahwa analisis selanjutnya adalah evaluasi kebijakan (policy evaluation), maka terdapat beberapa skenario policy option berkenaan dengan rencana restrukturisasi program studi:

Pertama, bagi program studi yang sudah berkembang, diberikan opsi untuk mengelola program studi seperti semula/tidak ada merger program studi. Bagi program studi yang belum berkembang, diberikan hak untuk melakukan merger program studi yang dikelolanya.

Kedua, bagi program studi yang sudah berkembang, diberikan opsi untuk mengelola program studi seperti semula/tidak ada merger program studi. Sedangkan bagi program studi yang belum berkembang, diberikan waktu untuk konsolidasi dan kemudian mengikuti langkah-langkah (KSF) yang dilakukan oleh program studi yang telah berkembang.

Ketiga, bagi program studi yang sudah berkembang, diberikan opsi untuk mengelola program studi seperti semula/tidak ada merger program studi. Sedangkan bagi program studi yang belum berkembang, diberikan hak untuk menentukan apakah akan mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh program studi yang telah berkembang (tidak merger) atau melakukan merger program studi yang dikelolanya. Semua ini tergantung pada kekuatan internal resources masing-masing institusi.

Policy option yang akan ditetapkan berkenaan dengan rencana restrukturisasi atau merger program studi di fakultas pertanian hendaklah dilakukan  dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

  1. Risiko atas pilihan policy yang akan diberlakukan adalah yang terkecil. Jika memungkinkan adalah zero risk policy.
  2.  Memberikan reward bagi program studi yang telah berkembang dalam bentuk memberikan keleluasaan untuk menentukan dirinya apakah akan melakukan merger atau tidak.

Merger atau tidak melakukan merger seyogyanya tidak dikaitkan dengan hak atau requirement  dalam mengikuti berbagai program yang dikelola pemerintah (Dikti), misalnya keikutsertaan dalam program hibah kompetisi, PHK-institusi dan program-program lainnya.

Pendidikan adalah sektor strategis dalam pembangunan bangsa, terutama dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu diperlukan pemimpin yang amanah, bijak dan adil. Sejauh mungkin menghindarkan diri dari pengambilan keputusan yang berorientasi sempit, misalnya untuk mengejar jabatan, keuntungan finansial, atau kepentingan proyek seperti yang penulis sampaikan bahwa jangan sampai terjadi sikap skeptic terhadap kebijakan ini sehingga merugikan seluruh pihak yang bersangkutan..

Prespektif Kurikulum

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggidan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.045/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi maka penyususnan kurikulum harusnya mengikuti prinsip relevansi; secara internal bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum (tujuan, bahan, strategi, organisasi dan evaluasi). Sedangkan secara eksternal bahwa komponen-komponen tersebutmemiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi (relevansi epistomologis), tuntutan dan potensi peserta didik (relevansi psikologis) serta tuntutan dan kebutuhan perkembangan masyarakat (relevansi sosilogis).

Dari kajian yang penulis dapatkan, ada beberapa analisis yang harus dipahami ketika pembentukan sebuah kurikulum baru dari proses permargeran jurusan. Pertama berkaitan dengan mata kuliah mana yang harus ada dan harus dihapuskan, kedua, terkait dengan dosen pengajar, ketiga terkait dengan evaluasi belajar. Dari hal tersebut maka penulis dapatkan bahwa permargeran Jurusan ini mengakibatkan dampak yang cukup signifikan terkait lulusan yang ingin dicapai dari jurusan Agroekoteknologi. Bagi penulis, Agroekoteknologi lebih pada penyederhanaan beberapa jurusan, yang bias jadi menghasilkan jurusan dengan kemampuan yang general tanpa spesifikasi. Kontra analisis yang didapat apabila di kontekskan dengan dunia kerja, dimana lulusan yang dibutuhkan masih berorientasi pada spesifikasi ilmu.

Dari hasil pengamatan anatara kurikulum Jurusan Ilmu Tanah dan Jurusan Agroekoteknologi yang didapat dari membandingkan kurikulum Universitas Gadjah Mada dengan Kurikulum Universitas Jambi maka didapatkan bahwa pada jurusan Agroekoteknologi, terdapat banyak mata kuliah yang digabungkan dengan perbandingan SKS yang sama atau bias dikatakan apabila dalam Jurusan tanah kedua mata kuliah memiliki total SKS 6 namun pada jurusan Agroekoteknologi disempitkan hanya menjadi 3 SKS. Tentu hal ini berkaitan dengan kualitas bahan ajar, kemampuan dasar mahasiswa dan kompetensi lulusan kedepan. Masalah lain dihadapkan dengan penghapusan beberapa mata kuliah spesifik dari Ilmu Tanah dan penambahan mata kuliah yang sejatinya tidak berorientasi pada peminatan Ilmu Tanah. Kedua, terkait dengan dosen pengajar, maka usaha untuk integratete model mengajar harus diperhatikan. Hal ini berkaitan dengan mata kuliah yang dihapuskan dengan spesialisasi kemampuan dosen dalam mengajar. Bias jadi, ada beberapa mata kuliah yang minim dosen pengajar dan beberapa mata kuliah yang memiliki banyak dosen pengajar. Hal lain yang mungkin terjadi adalah pemaksaan dosen untuk mengajar mata kuliah baru. Terakhir, evaluasi belajar harus kemaudian menjadi perhatian bersama, mengingat jurusan Agroekoteknologi merupakan jurusan baru maka banyak hal yang harus dipertimbangkan.

Dari analisis tersebut, bagi penulis cukup untuk membuat standing position jurusan ilmu tanah untuk tetap diperjuangkan eksistensinya mengingat jurusan Agroekoteknologi masih dalam proses evaluasi baik policy evaluating maupun material evaluating. Suka atau tidak, masyarakat (dalam hal ini dunia kerja) masih menanggapi dan merespon positif terkait dengan adanya jurusan Tanah, pun apabila Agroekoteknologi harus dipertahankan maka harus dipersiapkan konsep terbaik agar diterima di dunia kerja. Akhirnya penulis akan menutup kajian ini dengan sebuah analisis terakhir terkait dengan potensi lulusan Alumni Jurusan Ilmu Tanah.

Peluang Kerja Jurusan Ilmu Tanah

Alumi jurusan Ilmu Tanah setelah ditelusuri memiliki sebaran merata di berbagai sector pekerjaan, instansi dan organisasi, antara lain: perkebunan swasta; perusahan pertambangan dan eksplorasi; lembaga-lembaga konsultan, Bank, instansi pemerintah seperti BAPPEDA dan badan-badan LITBANG, serta yang berhubungan dengan pertanian, pertanahan, kehutanan, perikanan dan kelautan, daerah aliran sungai, irigasi, survei dan pemetaan, dan sistem/teknologi informasi, dinas pertanian, kehutanan, perusahaan tambang khususnya dalam hal reklamasi, LIPI, BLH, bakosurtanal, dinas pertanahan, perusahaan pupuk, perusahaan pertanian, dan lain-lain.

 

*Disajikan dalam Kajian Kongres HITI X sebagai bentuk partisipasi mahasiswa dalam pengawalan isu pengembalian Jurusan Ilmu Tanah di seluruh Universita di Indonesia

** Mahasiswa Jurusan Tanah UGM Angkatan 2009, Kepala Departemen Hubungan Masyarakat KMIT UGM, Koordinator Wilayah BEW III FOKUSHIMITI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s