Prostitusi Intelektual


“Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri” – Tokoh Proklamator Soekarno

Martabat bangsa dibangun tidak hanya dengan kelayakan dan kepatutan dalam soal-soal elementer (pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lainya), melainkan juga dengan sebuah cara berpikir yang visioner dan membebaskan. Cara berpikir ini memiliki titik tolak, yakni memerdekakan dan memuliakan eksistensi manusia (red : rakyat). Dua titik tolak itu bersumbu pada sikap dan tindakan (red: perubahan).

Pada fase inilah, kita memaknai bangsa sebagai sebuah ideologi perubahan sosial (social movement), politik, ekonomi dan kultural. Bangsa yang baik menuntut kita untuk membangun masyarakat yang sejahtera dan memiliki peradaban tinggi.

Bangsa kemudian harus menunjukan makna patut dan layak secara epistemologi ketika disebut ‘patut’ dan ‘layak’. Makna ‘layak’ meniscayakan sebuah kondisi obyektif realitas manusia yang memenuhi ukuran standar kehidupan normal seperti sandang, papan, pangan, pendidikan dan lainya. Sedangkan makna ‘patut’ meniscayakan kondisi obyektif realitas manusia terkait dengan dimensi etis. Etika merupakan orientasi dari nilai moral yang menuntun sikap, perilaku atau kebudayaan manusia. Semisal jika ada orang kaya di negeri ini, secara hukum dia sah untuk memiliki puluhan mobil mewah, puluhan apartemen dan lainya. Tapi secara etika (moral) apakah hal itu patut terkait dengan masih besarnya jumlah orang miskin di negeri ini?

Berbicara tentang bangsa maka harus kemudian kita melihat perubahan politik di Indonesian pasca gerakan reformasi 1998, yang tidak membawa perbaikan nasib rakyat secara signifikan menuju kesejahteraan. Orde reformasi ternyata gagal membangun civil society. Negara ternyata justru terjebak dalam pusaran kepentingan kaum elit yang tidak pro rakyat. Padahal semestinya negara melakukan tiga hal mendasar sesuai tuntutan konstitusi yakni melindungi, menyejahterakan dan mencerdaskan rakyat. Alhasil, negara bisa disebut telah tersandera oleh kaum elit (elit politik, ekonomi dan hukum).

Elit politik menyosok pada tokoh yang menguasai lembaga legislatif, eksekutif dan partai politik yang memperjuangkan kepentingan kolektif kaumnya. Elit ekonomi menyosok pada birokrat maupun pengusaha kapital. Mereka berhasil membangun negara berbasis kapitalisme-liberal. Sedangkan elit hukum menyosok pada tokoh lembaga peradilan dan penegak hukum. Elit hukum melahirkan banyak manipulasi dan komodivikasi yang dimunculkan dengan makelar hukum.Kaum elit secara kompak telah berhasil mengasingkan negara dari rakyat, sehingga rakyat pun kehilangan peran dan fungsi negara sebagai ‘pelayan’ yang mendistribusikan kesejahteraan.

Ironisnya negara justru menjadi agen sekaligus panitia pasar bebas yang dipompa oleh kepentingan kapitalisme liberal. Watak makelar pemimpin negara ini jelas-jelas menciderai konstitusi. Rakyat yang menggigil dalam keputusasaan. Penderitaan mereka pun semakin meningkat ketika sebagian (besar) kaum cendikia atau intelektual (red : mahasiswa) tidak membela mereka, justru melakukan pengkhianatan intelektual. Mereka berderap-derap menjadi intelektual partisan atau intelektual tukang (intelektual instrumental) yang menyembah penguasa politik dan penguasa modal. Begitu pula dengan para politisi dan sosok lain yang semestinya punya kapasitas sebagai pemimpin.

Kaum intelektual kini melanjutkan tradisi kenetralan dalam perjuangan estafet ini. Ilmu yang mereka dapatkan secara faktual telah dipergunakan secara destruktif, sehingga ilmu pun secara moral tidak lagi ditujukan untuk kebaikan manusia (red : rakyat) tetapi malah merendahkan martabat atau mengubah hakikat kemanusiaan.

Sadar atau tidak kaum intelektual akhirnmya menjadi salah satu bagian dari kaum elit. Ketika berkontempalsi betapa sedihnya pejuang kita ketika sejarah kemanusiaan dulu dihiasi dengan semangat para martir yang rela mengorbankan nyawanya dalam mempertahankan apa yang mereka anggap benar namun kini kaum inteleknya dimandikan dengan sikap pragmatis, apatis dan hedonis.

Jelas kaum intelektual memiliki counter hegemoni yang kuat untuk mengukuhkan identitasnya sebagai gerakan intelektual yang berpihak. Gramsci menyebutnya “intelektual organik”, sementara Syariati menggunakan istilah “intelektual profetik”. Keduanya tak jauh berbeda. Pada hakikatnya, intelektual bukanlah mereka yang bergerak atas dasar pilihan dan kepentingan individual. Aktivitas intelektual harus didasarkan atas upaya memperjuangkan kelas yang terpinggirkan, bukan mencari kuasa.

Tanpa landasan moral maka kaum intelektual mudah sekali tergelincir dalam melakukan prostitusi intelektual. Penalaran secara rasional yang telah membawa manusia mencapai harkatnya seperti sekarang ini berganti dengan rasionalisasi yang bersifat mendustakan kebenaran. “Segalanya punya moral , asalkan kau mampu menemukanya”, kata Alice dalam film Alice in Wonderland. Adakah yang lebih kemerlap dalam gelap, keberanian yang esensial dalam avontur intelektual untuk melakukan perjuangan?

Salam Perjuangan para Intelektual Muda!!!

Mahasiswa Jurusan Ilmu Tanah UGM Angkatan 2009

Pengiat Forum Studi Pertanian

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s