Perlunya Proteksi Terhadap Liberalisasi Pertanian


“As every individual, therefore, endeavours as much as he can both employ his capital in support of domestic industry, and so to direct that industry that its produce may be of the greatest value, every individual necessary labours to render the annual revenue of the society as great as he can. He generally, indeed, neither intends to promote the public interest, nor know how much he is promoting it, he intends only his own gain, and he is in this as in many other cases, led by an invisible hand to promote an end which was no part of his intention. By pursuing his own interest the frequently promotes that of the society more effectually than when he really intends to promote it” Adam Smith


Gagasan yang disampaikan Adam Smith dalam buku Mohammad Hatta, Membangun Ekonomi Indonesia hal.48 ini merupakan salah satu gagasan tentang Liberalisasi. Gagasan tersebut menyatakan bahwa indivisualisme dalam kehidupan ekonomi amat penting sehingga seseorang harus menggunakan modal yang besar dan menyerap banyak buruh untuk memaksimalkan hasil sebagai upaya kepentingan pribadi dan mengefisienkan kepentingan masyarakat umum.

Sebelum membahas terkait dengan liberalisasi pertanian maka penulis terlebih dahulu akan menjelaskan tentang liberalisasi. Menurut Coady, C. A. J dalam bukunya Distributive JusticeLiberalisme atau Liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama.

Dalam pertanian, pada dasarnya proses liberalisasi pertanian telah dimulai sejak tahun 1947 dengan terbentuknya The Great Agreement on Tariffs and Trade (GAIT), namun pada saat itu liberalisasi sebatas sektor industri karena sektor pertanian masih sangat sensitif sehingga pemerintah masih melakukan proteksi dengan non tariff barrier dan subsidi dalam perdagangan pertanian. Barulah selama periode 1986-1994 terjadi perundingan bilateral pada sektor pertanian yang dikenal putaran Uruguay.

World Trade Organiszation (WTO) meruapakan bentukan putaran Uruguay yang kemudian terjedi persetujuan di bidang pertanian sejak tanggal 1 Januari 1995. Persetujuan yang dikenal dengan AoA (Agreement on Agriculture) menetapkan kepada anggota WTO untuk melakukan perdagangan bebas yaitu meningkatkan akses pasar dan mengurangi subsidi yang mendistorsi perdangangan pertanian. Namun dalam implementasinya sistem perdagangan pertanian dunia masih dikomandoi oleh negara-negara maju.

Menurut Badan Statistik No.45/07/Th.XIII jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Juni 2010 mencapai 31,02 Juta atau sekitar 13,33 persen dimana mayoritas adalah petani dan buruh. Jelas hal ini bukan angka yang kecil untuk bangsa yang memiliki Sumber Daya Alam yang melimpah.Penulis menyadari salah satu akibat banyaknya angka kemiskinan tersebut khususnya di bidang pertanian akibat diberlakukanya banyak kebijakan liberalisasi pertanian.

Membicarakan liberalisasi pertanian maka kita harus menyadari kebijakan di sektor perikanan (minapolitan), pertanian meliputi food estate, ACFTA serta kenaikan harga barang (pupuk dan sembako) merupakan bukti bahwa pemerintah lagi-lagi tidak memikirkan dampak yang akan terjadi khususnya bagi petani kecil. Petani kecil dimana kepemilikan lahan kurang dari 0,5 hektar sehingga ketika terjadi fluktuasi dalam dalam harga maka petanilah yang akan mendampat imbas terbesar.

Kali ini penulis hanya akan mengambil satu permasalahan saja terkait dengan kebijakan pemerintah yaitu food estate. Secara definisi, food estate adalah pengembangan produksi tanaman pangan berskala luas. Memang kebijakan ini tampaknya mendukung terciptanya ketahanan pangan yang selalu di perbincangkan oleh kalangan elit, namun ketika kita analisis lebih lanjut ada beberapa hal yang membuat kebijakan ini lemah dan sarat kepentingan.

Berikut kutipan yang diambil dari pidato Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengenai pemenuhan kebutuhan pangan di Indonesia, “Adalah konsep food estate yang menjadi momok bagi pertanian tradisional yang bukan hanya menjadi lahan penghidupan namun juga merupakan tradisi budaya (agri-culture) yang memiliki keunikan tersendiri di setiap daerah. Dengan dalih untuk mencapai kecukupan pangan dalam negeri dan ekspor, tahun 2010 ini pemerintah akan melakukan pengembangan lahan pertanian pangan dalam skala besar”.


Konsep food estate sendiri merupakan konsep pengembangan produksi pangan yang akan dilakukan di indonesia yaitu dengan mengintegrasi pertanian, perkebunan dan peternakan dalam satu kawasan lahan yang sangat luas. Harapanya hasil dari produksi lahan food estate dapat menjadi pasokan negara sebagai bentuk ketahanan pangan nasional. Catatan yang harus dicermati bahwa luasnya lahan yang digunakan sebagai proyek food estate tidak mungkin dikerjakan oleh kalangan petani sehingga jelas hal ini membutuhkan pengelola yang rencanakan akan diberikan kepada perusahaan industri.

Sangat dianulir bahwa akhirnya konsep ini merupakan “proyek” yang dilakukan oleh public policy untuk menarik banyak investor perusahaan-perusahaan industri baik industri pangan nasional maupu internasional. Data yang didapatkan penulis bahwa sudah ada beberapa industri swasta nasional yang siap menjadi investor dari proyek food estate yaitu Bangun Tjipta, Medco Grup, Comexindo Internasional, Digul Agro Lestari, Buana Agro Tama dan beberapa lainya.

Instruksi Presiden No 5/2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009 merupakan sebuah payung hukum bagi investor yaitu mengatur investasi pangan skala luas dalam hal ini adalah food estate. Dalam kasus lain, kementrian pertanian sepakat untuk diajukannya PP tentanng pemanfaatan lahan terlantar. Proyek yang terjadi di Merauke yang diberi nama Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap liberaliassi itu sendiri. Setiap perusahaan yang mengelola mendapatkan izin untuk mengelola lahan maksimal 10 ribu hektare. Sedangkan BUMN dan BUMD tidak mendapatkan izin tersebut. Izin pengelolaan diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan bisa diperpanjang lagi untuk 35 tahun lalu 25 tahun.

Alih-alih mengatakan mendorong ekonomi kerakyatan, negeri ini makin terbelenggu kapital asing dan meliberalisasi semuanya yang justru akan mengancam kedaulatan pangan yaitu denga menjadikanya peran petani kecil dan penduduk di kawasan tersebut hanya akan menjadi buruh. Jelas konsep food estate ini memberikan jalan sebesar-besarnya bagi investor untuk dapat menguasai lahan pertanian. Penulis menyadari bahwa ini bisa disebut sebagai land grabbing (perampasan tanah-red) pertanian oleh pihak swasta yang dilegalkan pemerintah. Akibatnya, kepemilikan lahan milik petani rakyat berkurang secara signifikan, kehidupan 13 juta petani padi didaerah tersebut akan memburuk karena tergusur korporat, dan petani akan menjadi buruh di tanahnya sendiri.

Dalam studi lebih lanjut, penulis mengidentifikasi beberapa dampak dari diberlakukanya food estate ini.Pertama, Lahan yang dimiliki rakyat Indonesia jelas tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya dan dikelola penuh oleh petani. Undang-undang No 25/2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dijabarkan bahwa pemerintah memberikan peluang bagi investor untuk semakin menguasai sumber-sumber agraria. Kedua, keputusan presiden yang lebih berpihak terhadap investor terkait dengan food estate akan mengakibatkan banyak konflik. Ketiga, Jika peraturan yang lahir nanti memberikan kemudahan dan keluasan bagi perusahaan pemilik modal untuk mengelola Food Estate maka karakter pertanian dan pangan Indonesia makin bergeser dari peasant based and family based agriculture menjadi corporate based food dan agriculture production. Kondisi ini justru melemahkan kedaulatan pangan Indonesia. Keempat, kehadiran pemodal bisa saja menjadi penentu harga pasar karena kurangnya kontrol oleh pemerintah.

Maka dari itu, diperlukan sebuah mikanisme yang baik untuk kemudian memproteksi dampak liberalisasi pertanian pada kebijakan food estate. tidak hanya dari pemerintah yang harus tegas dalam menyepakati sebuah kebijakan yang acapkali lebih mengutamakan kepentingan pribadi. kepentingan yang tidak mendukung terciptanya kesejahteraan “seluruh” rakyat. Pihak lain, masyarakat umum dan mahasiswa sebagai control sosial harus berani menyuarakan perubahan. Perubahan yang akan membuat bangsa ini “benar-benar” mencapai kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s