Liberalisasi Pendidikan


Pendidikan adalah sebuah proses sistematis yang dilakukan oleh sebuah bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang bersangkutan. Bagi Indonesia sebagai sebuah bangsa yang pernah terjajah selama tiga ratus lima puluh tahun, pendidikan harus pula dipandang sebagai proses sistematis untuk membebaskan diri dari perangkap bangsa lain.[1]

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pasal 31 UUD Negara RI 1945 amandemen ke-4. Realitanya kini biaya pendidikan justru semakin mahal dan pada akhirnya hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang. Hal tersebut terjadi karena liberalisasi pendidikan yang semakin menjerat Indonesia.

Skenario liberalisasi pendidikan di Indonesia dimulai sejak pemerintah Indonesia menandatangani General Agreements of Trade on Services (GATS). GATS membuat pendidikan menjadi salah satu komoditas perdagangan. Perpres nomor 77 tahun 2007 tentu tidak akan pernah lepas dari salah satu bagian skenario liberalisasi pendidikan di Indonesia. Belum lagi RUU BHP yang semakin melengkapi konsep neo-liberalisasi yang dipelopori oleh pihak asing (dalam hal ini Bank Dunia dan IMF).

Perpres 77 tahun 2007 berisi tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persayaratan di bidang penanaman modal. Perpres tersebut memasukkan pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan non formal sebagai bidang usaha terbuka. Hal ini memungkinkan adanya intervensi yang sangat besar dari penanam modal untuk menguasai pendidikan di Indonesia. Negara mulai mengalihkan tangung jawab atas pendidikan nasional kepada masyarakat dan pihak swasta. Hal ini tentu saja bertentangan dengan UUD 1945. Alasan yang senantiasa dilontarkan pemerintah adalah soal minimnya anggaran untuk pendidikan dan rendahnya daya saing pendidikan Indonesia.

Pada tahun 2007 mencuat pemberitaan terkait RUU BHP. Ada tafsir yang berbeda tentang BHP dalam UU Sisdiknas dengan RUU BHP, kebebasan lembaga pendidikan asing untuk mendirikan BHP, aset BHP yang berasal dari hutang, perangkat BHP, penggabungan dan akuisisi BHP, kurang jelasnya pendanaan BHP dan banyak hal lainnya. Melihat subtansi yang terkandung dalam RUU BHP, banyak kalangan yang memprediksikan tak kurang dari 60% satuan pendidikan yang sudah ada akan gulung tikar dikarenakan tidak dapat memenuhi syarat formal sebagai BHP.[2]

RUU BHP dan Perpres nomor 77 tahun 2007 menyiratkan bahwa pendidikan menjadi bidang usaha terbuka yang dialihkan dari tanggung jawab negara menjadi usaha bersama antara investor lokal maupun asing dan masyarakat. Selain itu, konsep liberalisasi pendidikan yang tersirat dalam PP nomor 77 tahun 2007 dan RUU BHP merupakan bukti bahwa pendidikan dari tanggung jawab sosial negara menjadi komuditas ekonomi. Sehingga, peluang investor asing untuk mendirikan badan usaha pendidikan semakin terbuka.

Dalam konteks pendidikan tinggi, ada lima perguruan tinggi negeri yang berubah menjadi BHMN yakni UI, UGM, ITB, IPB serta UNAIR. Perubahan status badan hukum ini membuat perguruan tinggi di atas mencari sumber pendanaan di luar subsidi pemerintah. Subsidi dari pemerintah terus dikurangi. Oleh karena itu, pendanaan dibebankan kepada biaya pendidikan kepada mahasiswa.

Sejak zaman dahulu UGM terkenal dengan sebutan kampus kerakyatan. Kampus ini begitu dekat dengan rakyat dan begitu banyak berkontribusi pada rakyat sekitar khususnya dan rakyat Indonesia secara luas. Namun, pada kenyataannya kini UGM justru semakin jauh dari nilai kerakyatan. Pasca dikeluarkannya PP nomor 153 tahun 2000 status UGM berubah dari PTN menjadi BHMN. Implikasinya subsidi dari pemerintah semakin dikurangi dan UGM harus dapat mandiri secara finansial dan organisasi. Salah satu bentuk orientasi pendanaan adalah SPMA dan BOP. UGM semakin menutup akses pada masyarakat kurang mampu untuk menikmati pendidikan. Konsep peningkatan kualitas dan kuantitas SDM tentu saja tidak boleh mengabaikan akses kaum marjinal untuk masuk UGM.


[1]RevrisondBaswier,“UtangPendidikan”. www.repsublika.co.id/kolom_detail.asp?id199476&kat_id=15

[2] Danang Kurniadi. RUU BHP Dalam Jeratan Privatisasi..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s