Evaluasi Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE)


Rencana pemerintah mengembangkan kawasan industri pangan atau food estate untuk meningkatkan produksi pangan dan menampung minat investor menanamkan modalnya di sektor pangan makin serius. Bukan hanya di wilayah Papua, yakni Merauke Integrated Food and Energy Estate, tapi kedepan juga akan meluas ke wilayah lain.

Keputusan untuk merealisasikan kawasan industri pangan ini merupakan bagian dari program 100 hari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono. Dalam bahan presentasi Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementrian pertanian Sumarjo Gatot Irianto mengatakan bahwa untuk membangun infrastruktur di kawasan itu maka akan digunakan dana APBN untuk pembangunan, rahabilitasi infrastruktur, selain itu pembiayaan juga akan didapat dari investor atau pembiayaan dengan pola/skemaPublic Private Partnership (PPP).

Berdasarkan prediksi pemerintah, investasi di kawasan pangan di Merauke akan mencapai 50 triliun sampai 60 triliun rupiah dalam lima tahun ke depan. Karena proyek besar itu baru dimulai tahun 2011, hasil produksi pangan diperkirakan baru bisa dinikmati pada 2012, yakni sekitar satu juta ton bahan pangan dan sekitar 800 ribu-1,2 juta ton gula.

Melihat pengalaman Afrika seperti Ethiopia, Kenya dan wilayah-wilayah sub-Sahara telah mengalami penderitaan akibat pembangunan pertanian semacam ini. Wilayah mereka sesungguhnya bukan wilayah yang kekurangan pangan. Bahkan eksportir bahan pangan. Tapi penghasil pangan mereka adalah perusahaan Timur Tengah, China, Korea, Eropa yang hendak mengamankan pasokan pangan dalam negeri mereka sendiri. Di Merauke juga sama, investor kebanyakan adalah negara-negara Timur Tengah, China dan Korea.

Belum lama ini Menteri Pertanian Suswono mengatakan, Pemerintah Indonesia mengajak Malysia untuk mengembangkan kawasan pangan secara luas guna meningkatkan produksi padi nasional. Hal itu disampaikan Mentan di Jakarta, Senin 13 Desember 2010 ketika menyampaikan hasil The First Joint Committe Meeting on Agriculture Cooperation antara RI – malaysiadi Bandung.

Pertemuan tingkat Menteri tersebut dihadiri Menteri Pertanian Suswono dan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia Noh Omar di Hotel Grand Preanger Bandung. Mentan menyatakan, pemerintah Indonesia memberi peluang kepada Malaysia untuk mengembangkan food estate di dalam negeri namun bukan dengan memanfaatkan lahan persawahan yang telah ada.

Betapa apa yang telah dirundingkan antara dua negara ini berpotensi terjadinya banyak konflik karena sudah jelas bahwa food estate ini merupakan proyek yang tidak mengutamakan kepentingan rakyat walau alih-alih untuk ketahanan pangan. Selain itu dalam perundingannya dikatakan bahwa Malaysia dapat mengembangkan food estate di Indonesia namun bukan dengan memanfaatkan lahan persawahan yang telah ada sedangkan disana dibahas bahwa yang akan dikerjasamakan adalah komunitas padi. Lalu pertanyaanya adalah akan digunakan lahan yang mana untuk pengembanganya? Serta dimana lokasi yang akan digunakan?

Walaupun banyak kelemahan yang ada dalam food estate baik mulai implementasi, kerusakan kelestarian alam karena alih fungsi lahan, menyengserakan petani karena mengutamakan kepentingan investor bahkan menimbulkan banyak konflik sosial. Maka ada baiknya penulis membaca kelebihan dari food estate. Pertama, food estate khususnya dikawasan Merauke berpotensi menjadi kawasan ekonomi khusus sesuai UU No. 39 2009 Ps. 4 huruf (c) apabila memang tidak sarat akan kepentingan beberapa pihak saja. Kedua, proyek food estate ini akan sukses setidaknya untuk mengatasi kondisi di propinsi lumbung kelaparan yakni Papua, khususnya Yahukimo.

Setelah menganalisis banyak hal terkait kelebihan dan kelemahan dari food estate. Meski oleh para pendukungnya food estate disebut sebagai terobosan, namun bagi penulis lebih tepat sebagai pencederaian masyarakat petani. Adapun alasan yang cukup kuat terkait dengan permasalahan food estate. Pertama, food estate telah melanggar konstitusi dimana kebijakan ini akan melanggar pasal 33 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “ Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota – anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang”. Walaupun dalam bahan presentasi Kementrian Pertanian disebutkan bahwa food estate diperuntukan untuk petani yang memiliki kemampuan dan keinginan mengembangkan usaha tani sekala luas namun dalam prakteknya bahwa seluruh investor adalah pengusaha besar dan bukan dari petani. Jelas petanipun tak mungkin melakukan investasi besar untuk mengarap proyek food estate.

Kedua, dalam kebijakan kementrian pertanian ada yang disebutkan sebagai reforma agraria, maka food estate tidak sesuai tujuan reforma agraria dimana diamanahkan didalamnya agar tanah-tanah pertanian didistribusikan kepada para penggarap dan buruh tani tidak bertanah bukan malah digunakan semudahnya untuk pengusaha bermodal besar. Implikasinya pasti lagi-lagi petani hanya akan menjadi buruh tani tanpa kesempatan mendapatkan lahan sebagai modal utama petani untuk kesejahteraanya sendiri.

Ketiga, akan terjadi ledakan hama karena jelas konsep food estate adalah konsep pertanian monokultur berskala luas dimana akan dimungkinkan terjadinya ledakan hama serta memungkinkan ketidakproduktifan lahan proyek food estate.

Keempat, terjadinya konflik sosial yang berkepanjangan akibat penggunaan lahan kepemilikan masyarakat sekitar. Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat landasan hukum yang ada dalam food estate terkait kepemilikan lahan belum cukup kuat untuk melindungi masyarakat petani yang lahanya digunakan.

Kelima, food estate akan merubah sosial kultur masyarakat Merauke karena banyak kondisi sosial baru yang akan masuk mulai dari gaya hidup, aktifitas keseharian yang mungkin akan jauh dari kearifan lokal masyarakat sekitar.

Keenam, kerusakan alam berkepanjangan akibat pembukaan lahan untuk proyek food estate. Seperti yang terjadi di beberapa negara di Afrika dimana kerusakan hutan yang dulunya hanya sedikit namun pada akhirnya merubah negara-negara tersebut menjadi lahan tandus berupa padang pasir. Kerusakan alam juga mengakibatkan banyak fauna dan flora endemik papua terancam punah.

Harusnya kita semua mulai berpikir bahwa masih ada konsep alternatif untuk pertanian kerakyatan. Dimana model pertanian ini mengutamakan ekologi atau sering disebut agroekologi yang mengutamakan situsai geografis kawasan pertanian dengan komoditas yang cocok untuk wilayah tersebut tanpa harus membuka lahan fungsional hutan. Lebih dari itu, jika pemerintah menginginkan ketahanan pangan maka konsep ini merupakan bentuk konsep yang memusatkan pada azas kebutuhan pangan petani tersebut serta kebutuhan pasar bukan kebutuhan pengusaha besar, karena yang ingin dicapai disini adalah kedaulatan pangan bagi rakyat indonesia bukan pengusara besar yang emnanamkan modal di indonnesia.

Akhirnya, jika Kementerian Pertanian mempunyai maksud mulia untuk menjamin kedaulatan Pangan bangsa dan mensejahterkan petani maka solusi yang tepat adalah pertanian berbasis masyarakat. Tentu saja dengan mendistribusikan lahan ke petani melalui reforma agraria dan dijalankan dengan model agroekologi. Untuk menjaga kualitasnya maka pemerintah harus pro-aktif untuk melakukan pengawasan serta penyuluhan bahkan advokasi dalam pemberlakuan konsep ini sehingga kedepan tidak ada lagi masyarakat petani yang dicederai oleh proyek yang lebih mementingkan pengusaha besar sehingga harapanya kesejahteraan masyarakat adalah nilai mutlak yang harus diperjuangkan dari sekarang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s